Wahidin Halim Sebut Kerjasama Pemrov Banten dan KPK bukan Politis

BANTEN,PenaMerdeka – Wahidin Halim Gubernur Banten menyebutkan, bahwa kerjasama Pemrov Banten dan KPK sejatinya bentuk penguatan sistem kinerja pemerintahan daerah, bukan merupakan kerjasama yang politis.

Ia lebih jauh menjelaskan, kerjasama kedua belah pihak benar-benar untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih.

“Bagi saya, kerjasama Pemprov Banten dan KPK ini benar-benar untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan saya juga tidak tahu dengan gubernur sebelumnya apakah berlaku politis saja atau bukan,” ujar Wahidin Halim kepada wartawan di Serang, Selasa (30/5).

Kata mantan Walikota Tangerang dua periode ini menjelaskan, langkah kerjasama itu ditandai kedatangan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan datang ke Pendopo Gubernur Banten, di Serang pada Rabu (24/5/2017) lalu.

“Setelah disimak, ada hal-hal yang sudah saya lakukan ketika menjadi Walikota Tangerang soal pencegahan perbuatan tindak pidana korupsi. Jadi kedepan kerjasama Pemrov Banten dan KPK bisa dijalankan di sini juga,” ungkapnya.

Setelah bekerja masuk pada minggu ketiga di Pemrov Banten banyak hal yang harus diingatkan kepada pegawai dan pejabat.

“Rata rata semua yang dikerjakan oleh pejabat, selesai begitu saja. Seharusnya, suatu kegiatan setelah dilaksanakan dibuatkan laporannya dan dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Hal seperti ini, bila ada kegiatan yang dilaksanakan,  saya akan tagih terus laporannya dan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Biar mereka terbiasa bertanggung jawab,” ucap WH menegaskan.

Jadi, kata WH apa yang diinginkan KPK tidak bisa terlaksana sejak setahun lalu. Kedepan, kerjasama Pemrov Banten dan KPK maka diharapkan kinerja pejabat dan pegawai dapat mengikuti standar kerja yang bersih dari korupsi.

“Saya menekan terlebih dahulu soal kinerja dan setelah itu baru perangkatnya. Insya Allah soal pelayanan dengan menggunakan online bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Maka itu kalau mereka tidak mau dan tidak mampu bekerja maka harus belajar. Tetapi kalau tidak bisa ada konsekwensinya. “Sistem supervisi kerjasama Pemrov Banten dan KPK sejatinya bisa mendongkrak kinerja juga. Yaa kalau tidak bisa bekerja mohon maaf kalau tidak akan dipakai lagi sebagai pejabat,” ucapnya menuturkan. (RA)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah