Kebijakan Properti Lemah? banyak Masyarakat belum Miliki Rumah

by 2017-09-13 0 comments

Kebijakan Sektor Properti Lemah

JAKARTA,PenaMerdeka – Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DKI Jakarta periode 2000-2006, Bambang Eryudhawan saat ini banyak masyarakat Indonesia belum memiliki rumah. Sebab, kebijakan properti belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah.

Padahal kata dia, masalah perumahan merupakan masalah sosial. Dengan demikian, negara tidak bisa lepas tangan dan abai dan harus segera diambil alih.

“Sekarang ini kebijakan properti atau perumahan diserahkan ke pasar. Jadinya seperti ini, berantakan,” ujarnya dihubungi PenaMerdeka.com, Rabu (13/9).

Jika pemerintah menyerahkan ke mekanisme pasar, maka harga tanah yang menjadi komponen utama properti tak bisa ditekan.

Pria yang akrab disapa Yudha ini mencontohkan, di luar negeri terutama di negara maju, dengan menggunakan pendekatan sosial housing, seseorang dapat menyewa rumah dalam rentang waktu 20 hingga 30 tahun.

Sebab kalau kebijakan properti sudah dimiliki negara nantinya harga sewa dapat dikontrol serta dikendalikan pemerintah. Namun jika begitupun hanya berlaku khusus rumah subsidi.

Baca juga:  Soal Laut Natuna Utara, kata Pengamat Jokowi tak Ciut Hadapi China

Yudha menambahkan, persoalan lain di Indonesia adalah tidak ada kepastian database mengenai siapa yang berhak mendapat subsidi perumahan.

Seringkali rumah subsidi itu justru dibeli untuk investasi oleh mereka yang berduit, sehingga orang yang butuh rumah potensinya besar sekali tidak bakal mendapt porsi.

“Soal pertama dalam kebijakan properti yang harus dibenahi yaitu politik perumahan jangan lagi di serahkan ke pasar,” tuturnya.

Menurut Bambang, seharusnya negara membeli tanah lalu membuat rumah sewa atau rusunawa, karena beban harga tanah nanti akan ditanggung negara.

Alhasil, para penghuni di rusunawa, bisa lebih tenang karena mendapat harga lebih terjangkau.

“Untuk rusunami, lagi lagi kalau kebijakan properti diserahkan kembali ke pasar yaitu mereka yang memiliki duit saja yang bisa beli,” ucapnya.

Namun juga dibebaskan membeli jumlah rumah seperti rumah kedua, ketiga, dan seterusnya hingga puluhan. Sehingga harga tidak bisa dikendalikan.

Baca juga:  Enggan Sebut Daerah, Jokowi : Kajian Pemindahan Ibu Kota harus Mendalam

Lebih jauh kata dia menambahkan, ketika properti yang dibeli disewakan kembali, harga juga tidak terkontrol.

“Saya rasa kebijakan rumah yang tidak tepat, akhirnya beragam teknologi di properti, seperti rumah kayu menjadi tidak berkembang.”

“Namun demikian kalau semua kebijakan properti diserahkan ke pasar, tidak ada kontrol, semua jadi mahal. Padahal perumahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak tidak ada pilihan lain negara harus ambil alih,” ucapnya menjelaskan.

Ia juga mengkritik Perumnas, BUMN pemerintah. Yudha menilai Perumnas tidak punya peran karena kini hanya berjualan tanah sementara pembangunan diserahkan ke swasta.

Pada akhirnya dari sisi harga, makin mahal, karena swasta jadi penentu harga. Kondisi ini jika dibiarkan maka Perumnas layak dibubarkan.

“Anehnya kebijakan properti sekarang diserahkan ke pasar tapi kalau jalan tol infrastruktur masih bisa dikendalikan negara, jasa marga memegang semua. Kan, harga tol yang menentukan pemerintah, kok untuk perumahan pemerintah tidak bisa mengatur,” sindir Yudha.

Baca juga:  Jokowi Ingin Aceh Aman supaya Wujudkan Investasi Kondusif

Buntut dari kebijakan properti seperti itu dan keadaan pengembang agresif, maka yang menjadi korban sekali lagi tandas Yudha masyarakat banhak yang belum memiliki rumah. (uki)

Bagikan Artikel ini

Komentari Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.