Dicegah ke Luar Negeri, Hari Ini Bos Allianz Mangkir Pemeriksaan Polda Metro

Pemeriksaan Polda Metro

JAKARTA,PenaMerdeka – Kendati sudah dilarang berpergian ke luar negeri, Yuliana, Direktur Head of Claim asuransi Allianz meminta jadwal ulang atas pemeriksaan Polda Metro.

Sejatinya agenda pemeriksaan terhadap Yuliana akan dilaksanakan pada hari ini Rabu (4/10/2017), namun lantaran ada permintaan pengunduran waktu maka Penyidik Polda Metro Jaya terpaksa menjadwalkan ulang.

“Pemeriksaan Polda Metro Jaya dijadwal ulang pada Rabu pekan depan. Pasalanya dia (Yuliana) minta pemeriksaannya diundur Rabu minggu depan,” kata AKBP Iman Setiawan, Kasubdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kepada wartawan, Rabu (4/10/2017).

Dalam agenda pemeriksaan atas kasus perlindungan konsumen, kata AKBP Iman menegaskan, meskipun pada pemanggilan kali ini saudari Yuliana tidak dapat memenuhi panggilan, pihaknya berharap supaya tersangka menghadiri jadwal pemanggilan pada pekan depan.

“Informasinya tidak datang karena dia (Yuliana) sedang mengumpulkan bukti-bukti guna mendukung pemeriksaan dirinya,” kata Iman.

Seperti dikatahui pendalaman kasus pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap bos Allianz merupakan buntut dugaan mempersulit nasabah yang ingin mengklaim asuransinya. Untuk dapat mencairkan klaim asuransi dikabarkan bahwa pihak Allianz mempersyaratkan yang tidak mungkin bisa dipenuhi nasabah, yakni syarat rekam medis lengkap dari rumah sakit.

Padahal, biasanya klaim asuransi hanya membutuhkan resume medis dari rumah sakit tempat nasabah dirawat.

Nasabah Allianz yang melapor ke polisi adalah Irfanius Al Gadri dan Indah Goena Nanda.

Polisi dalam kasus ini sudah menetapkan dua tersangka yakni Yuliana Direktur Head of Claim asuransi Allianz serta Presiden Direktur PT Allianz Life Indonesia, Joachim Wesling.

Saat ini setelah sebelumnya dilakukan juga pemeriksaan Polda Metro menjerat kedua tersangka dengan Pasal 8 ayat 1 huruf (F), Pasal 10 huruf (C), dan Pasal 18 juncto Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 63 huruf (F) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (deden/dbs)

Disarankan
Click To Comments