Program Nasional PTSL Mampet, TRUTH Desak Copot Kepala BPN Tangsel

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Persoalan belum rampungnya penyelesaian program nasional PTSL 2017 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) khususnya di Kecamatan Setu disebut Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) lantaran kinerja ATR/BPN Kota Tangsel yang lamban.

Menurut Jupri Nugroho, Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH, atas kinerja ATR/BPN Kota Tangsel pihak Kanwil BPN Provinsi Banten segera turun tangan menyelesaikan mangkraknya PTSL Tangsel 2017 tersebut.

“Kalau program nasional PTSL tidak mampu dilaksanakan copot saja Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) ATR/BPN Tangsel. Atau sesuai ketentuan yang berlaku berikan sanksi,” kata Jupri dihubungi penamerdeka.com, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, warga sudah menunggu lama, kalau sudah jadi bisa memberikan keyakinan masyarakat serta warga Kecamatan Setu khususnya, bahwa pelayanan di ATR/BPN sangat baik dan profesional, bukan sebaliknya.

Yang terlihat sekarang ini menurutnya adanya ketidakjelasan, lamban sehingga terindikasi terjadi praktik koruptif. Lantas bagaimana dengan anggaran 2017 yang sudah ada, sementara kerjaannya belum rampung.

“Total pengajuan program nasional PTSL tahun 2017 untuk Kelurahan Keranggan ada sekitar 400 bidang, yang telah selesai dan diberikan hanya 4 bidang,” ucapnya.

Sementara untuk pengajuan peserta PTSL dari warga di Kelurahan Muncul ada sekitar 700 bidang, yang telah selesai dan diberikan hanya sebanyak 15 bidang sertifikat

Menurut Jupri, ini menandakan ada sistem yang salah. Apalagi jika dilihat sertifikat tanah yang sudah diberikan kepada peserta program ini banyak juga yang salah dalam penulisan nama.

“Di Kelurahan Kademangan ada 800 bidang, memang sudah rapih. Tapi pada program nasional PTSL Tangsel banyak ditemukan kesalahan nama dan alamat, jadi masyarakat mengembalikan kembali kepada BPN,” pungkas Jupri. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...