Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Kasus Pusaran Pungli Sekolah, KMPP Kota Tangsel: Modus Baru Lagu Lama

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kota Tangsel menemukan kasus pungutan liar (pungli) baru ‘bermodus lagu lama’ pada siswa SDN dan SMPN.

Koalisi yang terdiri dari Tangerang Public Transparentcy Watch (TRUTH), Ikatan Alumni Sekolah Anti korupsi (IKA SAKTI), HMI Komisariat Teknik, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangsel dan Tangerang Educations Care (TEC) menemukan kasus dugaan pungli di SDN Pondok Kacang Barat 03, SDN Pondok Benda, SDN Pamulang 01, SDN Kademangan 01, SDN Kademangan 02, SDN Ciputat 06.

Jupri Nugroho Koordinator Investigasi dari Truth menyebutkan, bersama KMPP Kota Tangsel ada beberapa temuan yang berhasil didapat pihaknya.

“Salah satu yang dilakukan sekolah, siswa dibawah 7 tahun harus membayar Rp60.000 hingga Rp80.000/bulan. Sebab siswa dibawah usia 7 tahun tidak ditanggung BOS,” ucap Jupri.

Selain itu juga ditemukan dugaan pungli dengan modus berbeda yaitu iuran untuk foto raport dengan nominal Rp50.000 di SDN 01 Pondok Ranji.

Lalu kata Jupri, ada pula dugaan pungli iuran qurban sebesar Rp50.0000 sampai Rp60.000 di SMPN 17 Kota Tangsel dan SMPN 19 Kota Tangsel.

“Di SMPN 17 Kota Tangsel ditemukan dugaan pemerasan/pungli dengan modus lain yaitu pengadministrasian buku paket sebesar Rp25.000 dan partisipasi pada program sekolah sebesar Rp50.000,” tukasnya.

Selain kasus pungli, KMPP Kota Tangsel juga menemukan pelanggaran Tentang dugaan adanya tes baca, tulis, hitung (calistung) untuk peserta didik baru yang berumur di bawah 7 tahun di SDN Sawah 02.

Kasus-kasus diatas tentunya telah melanggar regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan serta melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

Lebih dalam kata Jupri yang sudah dianggap dilanggar soal Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 12 Komite Sekola.

“Jadi baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya,” ucapnya.

Maka itu kata dia terkait dugaan pelanggaran tersebut, KMPP Kota Tangsel sudah melakukan audiensi pada Kamis 7 September 2018 lalu ke Dinas Pendidikan Tangsel supaya persoalan itu segera diselesaikan. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...