Sejumlah aktifis pendidikan dan pelaku pendidikan dikabarkan menolak terkait munculnya program full day school yang digelontorkan pusat. Ada yang setuju dan tidak, masih mengudang kontroversi pasalnya pemerintah dianggap kerap mengganti menteri hingga akhirnya mengganti kebijakan dunia pendidikan.
Sejatinya ide tersebut muncul dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pasca dilantiknya Muhadjir Effendy oleh Presiden Jokowi sebagai Mendibud yang sebelumnya dijabat oleh Anis Baswedan.
Dikabarkan bahwa sekolah full day yang diberlakukan pemerintah pusat belakangan diketahui Nawacita Presiden Jokowi.
“Ini (full day school) untuk membantu presiden dalam melaksanakan visi presiden yang tertuang dalam nawacita tentang program pendidikan,” kata Mendikbud kepada wartawan, Selasa (9/8).
Dalam penjelasnya, Muhadjir menyampaikan mengenai program pendidikan dalam Nawacita yang berada pada pendidikan sekolah dasar. Untuk mengimplementasikan hal tersebut dibuatlah wacana mengenai penambahan jam belajar di sekolah agar semua dapat terlaksana dengan baik.
“Atas dasar itu, perlu adanya penambahan waktu baik di SD dan SMP untuk mengimplementasikan visi beliau,” katanya.
Selain itu, wacana yang disampaikannya ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut.
“Ini untuk melihat respons masyarakat. Setelah itu, nanti kita akan olah dan ini masih perlu melewati proses panjang,” katanya.
Sementara itu para guru yang tergabung dalam Koalisi Guru Banten (KGB), menolak wacana kebijakan menteri pendidikan Muhazir Efendi untuk menerapkan Full Day School (FDS) atau sekolah sehari penuh.
Mereka menilai langkah heboh yang dilakukan Muhazir yang baru sepekan menjabat, akan menambah beban para guru.
“Jokowi setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan. Belum sepekan jadi menteri pendidikan, Pak Muhazir mewacanakan untuk menerapkan FDS. Ini kan bisa menambah beban kerja guru, sedangkan guru juga memiliki hak untuk mendidik anak-anak mereka di rumah,“ kata Presedium KGB Deny Surya Permana. (herman/dbs)