Sebut Raib Puluhan Miliar, Alokasi APBD TPA Rawa Kucing ‘Salah Kamar’? Pospera Lapor ke Kejati

TAHUNAN SOAL KEPEMILIKAN ASSET

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Banten menyebut sebagian lokasi TPA Rawa Kucing di Kedaung Wetan, Neglasari, Kota Tangerang belum tercatat sebagai asset Pemkot Tangerang.

Pasalnya menurut Septian Prasetyo Direktur Eksekutif Pospera Provinsi Banten, lahan yang sekarang sudah diperuntukan sebagai TPA diduga kepemilikan lahannya masih atas nama Iwan Rungu Simanjuntak.

“Lahan yang diperuntukan saat ini masih atas nama Iwan Rungu Simanjuntak,” kata Septian kepada penamerdeka.com, Senin (22/2/2021).

Dan saat ini sebagian lahan TPA Rawa Kucing yang sudah beroperasi sejak 1993 sudah dibangun sarana penunjang seperti Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT), penampungan sampah serta pengelolaan lain oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang.

Septian menegaskan, proses hibah Iwan Rungu kepada Pemkot Tangerang masih menjadi polemik asset TPA yang notabene dikelola Pemkot.

Sebab hibah tiga Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 2571 seluas 107 m2, SHM Nomor 2572 seluas 501m2 serta SHM dengan Nomor 2573 sekitar 277 M2 dibatalkan oleh pemilik Iwan Rungu Simanjuntak.

“Tiga (3) SHM milik Iwan Rungu yang semula dihibahkan ke Pemkot dibatalkan. Semula benar dihibahkan tetapi dengan alasan lain yang bersangkutan membatalkan,” ucap Septian.

Proses pembatalan hibah terjadi pada 22 Juli 2017. Hal ini kata dia diperkuat adanya surat keterangan dari ATR/BPN Kota Tangerang perihal peruntukan TPA masih berstatus lahan milik Iwan Rungu.

“Nomor surat HP.02.02/171 – 36. H/5/2021 Tanggal 20 Januari 2021 menjelaskan terhadap bidang – bidang tanah dengan SHM 2571, 2572, 2573, masih kepemilikan Iwan Runggu Simanjuntak,” tegasnya.

Artinya kata Septian, adanya pembatalan hibah diduga tidak terdapat riwayat tanah (Warkah). Hal ini tentunya menjadi polemik. Tetapi belum diupayakan sehingga Pemkot tidak bisa melegalisasi pencatatan lahan sebagai asset.

“Kalau belum tercatat di asset, ya otomatis sepanjang ada pembiayaan APBD untuk operasional dan pembangunan TPA potensi menimbulkan kerugian keuangan negara dong!” tukasnya.

Septian menyebutkan, potensi keuangan Negara akibat belum terccatat sebagai asset senilai Rp30 miliar. Terhitung sejak dilakukannya pemanfaatan bidang – bidang tanah di atas lahan TPA yang belum tercatat sebagai asset.

“Ada gedung UPT, tempat ibadah Musholla, lalu ada juga pengelolaan budidaya tanaman dan lokasi quary pembuangan sampah. Ini pasti dari APBD yang digelontorkan. Jadi salah kebijakan, ya masa ngeluarin APBD di lahan orang. Salah ‘kamar’ lantaran pembiayaan operasional TPA dari APBD masih bukan milik Pemkot,” ucapnya menambahkan.

Maka itu sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan administrasi Negara kami melaporkan masalah ini ke Kejati Banten. Kami mendorong dan mengapresiasi Kejati jika masalah ini segera diselesaikan.

“Tadi pagi (Senin, 22/2/2022) saya sudah laporkan ke Kejati Banten,” pungkas Septian. (red)

Disarankan
Click To Comments