Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Bawaslu Banten Sebut Suket dan C6 Rawan Modus Eksodus Pemilih Siluman di Perbatasan

0 125

Bawaslu Provinsi Banten membeberkan soal modus pemilih siluman atau pemilih ganda saat perhelatan Pilkada di daerah perbatasan. Disebutkan bagi warga yang belum mengantongi e-KTP bisa menggunakan surat keterangan (suket) untuk mencoblos pasangan calon, hal ini rawan disalahgunakan untuk tindakan mobilisasi massa.

Eka Satialaksmana, Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten mengemukakan bawa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat melaksanakan pemutakhiran data harus teliti jangan sampai data calon pemilih yang sudah pindah rumah ataupun meninggal dunia masih terdata.

Meskipun tipis tetapi kalau lengah bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi massa saat Pilkada. Jadi memanfaatkan suket untuk mendorong adanya pemilih siluman saat hari pencoblosan dalam Pilkada tetap harus diwaspadai.

“Ini sangat rawan, KPU harus bisa memaksimalkan proses pemutakhiran data jangan sampai calon pemilih yang tidak terdata atau bukan warga Banten tetapi lolos bisa mencoblos pasangan calon, maka surat keterangan yang nanti dikeluarkan oleh Disdukcapil jangan juga disalahgunakan,” kata Eka kepada Pena Merdeka.com.

Apalagi bisa dipakai untuk memobilisasi massa saat pencoblosan berlangsung. Kata Eka lebih dalam mengungkapkan, antara suket dan formulir C6 potensinya bisa digunakan untuk pemilih siluman. Namun demikian yang ditekankan kepada KPU adalah harus mempunyai data yang pasti atau valid kepada warga sebagai calon pemilih.

“Kalau C6 banyak yang kosong karena warga tidak masuk dalam pendataan sebagai calon pemilih maka form itu juga rawan disalhgunakan. Nah jangan sampai juga blanko tersebut dipakai bukan oleh warga Banten,” tuturnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Banten Ade Awaluddin mengatakan, kemungkinan adanya manipulasi dari suket itu bisa terjadi. Kekhawatiran Ade terjadi setelah ia berkunjung ke sejumlah daerah di Banten. Ternyata surat tersebut berbeda-beda bentuknya pada setiap wilayah.

”Tidak sama bentuk suketnya di Tangsel, Kota Tangerang ataupun Kabupaten Tangerang. Suratnya bisa dimanipulasi,” katanya, saat berkunjungan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangsel, Selasa (26/10).

Selain masalah perbedaan di tiap wilayah, kata Ade, kertas surat keterangan juga bentuknya A4 yang bisa dijual bebas. Di zaman canggih sekarang, manipulasi pada kertas itu gampang terjadi.

Apalagi daftar pemilih tetap (DPT) tidak menampilkan foto, hanya nama saja. Oknum yang memanfaatkan buat memanipulasi suket bisa saja melakukan mobilisasi.

Maka itu, untuk antisipasi terjadinya manipulasi, KPU, Panwaslu, ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) harus memiliki data yang konkret. Jangan sampai data suket itu berbeda-beda dari tiap instansi. Kalau sudah ada perbedaan, itu akan membuat makin runyam.

”Di Kota Tangsel info yang saya terima dari Panwaslu, ada sekira 60 ribu pemilih yang menggunakan suket. Nah, jumlah tersebut sama tidak dengan data KPU ataupun Disdukcapil. Ini yang harus di singkronkan,” katanya.

Anggota Panwaslu Kota Tangsel Aas Sartibi mengatakan, persoalan suket memang jadi fokus perhatian. Maka itu, pihaknya langsung koordinasi dengan KPU ataupun Disdukcapil. Ia pun tidak ingin ada masalah saat pencoblosan ketika pemilih yang menggunakan suket.

Yang pasti sebelum pencoblosan, Aas ingin ada sinkronisasi jumlah warga pakai surat keterangan. Jangan sampai ada perbedaan angka pemilihnya.
”Masalah suket sebetulnya ranah KPU untuk menjelaskan. Namun kita juga harus mengerti soal aturan main dalam suket ini,” ujarnya.

Anggota KPU Kota Tangsel Samhani, menilai manipulasi suket rasanya tidak mungkin terjadi. Ini lantaran dalam suket tersebut ada keterangan yang ditandatangi kepala Disdukcapil Kota Tangsel. Lagian bagi pemalsu suket juga sudah ada ancaman pidananya.

Meski demikian, kemungkinan suket dimanipuasi harus tetap diwaspadai. Apalagi modus pemalsuannya pasti kian canggih. Hal itu yang harus diwaspadai bersama.

Kepala Disdukcapil Kota Tangsel Toto Sudarto, menilai kecil kemungkinan suket dimanipulasi. Ini lantaran surat keterangan itu ada tanda dari Disdukcapil dengan stempel dan tanda-tangan dirinya.

”Saya pastikan surat ini tidak bisa dipalsukan, digandakan, dan lain sebagainya. Kemendagri juga pasti sudah memperhitungkan kemungkinan ada manipulasi,” imbuhnya.

Soal jumlah suket, Toto mengatakan, hingga kini ada 27 ribu. Angka tersebut terus berubah karena warga yang belum merekam juga bertambah setiap waktunya.

Di Kecamatan Batuceper Kota Tangerangmada ada dua wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yakni Kelurahan Kebon Besar dan Kelurahan Poris Gaga.

Meskipun belum pernah terjadi adanya eksodus massa saat perhelatan pemilu berlangsung, Mulyanto Camat Batu Ceper mengaku untuk wilayahnya tidak terlalu banyak warga yang tinggal di wilayahnya mengantongi KTP DKI Jakarta.

Menurutnya selama menjabat sebagai camat Batu Ceper kerap sekali mensosialisakan terhadap warganya supaya jangan sampai warga yang sudah menetap di Batu Ceper itu masih mengunakan KTP DKI Jakarta.

“Kenapa bisa tinggal sedikit karena saya kerap memberikan informasi terhadap masyrakat supaya masyarakat yang sudah lama tinggal di Batu Ceper itu agar tidak lagi mengunakan KTP DKI melainkan pindah ke Kota Tangerang,” ujarnya.

Mulyanto lebih jauh mengungkapkan, informasi seperti di Kota Tangsel pernah terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) saat Pilkada menjadi pelajaran melakukan pendataan terhadap warganya.

Sementara dari 257 warga di Batuceper yang menetap di kontrakan ketika digelar operasi Yustisi beberapa waktu lalu kata Mulyanto ada beberapa warga yang masih mengunakan KTP Jakarta dan yang lebih banyak itu warga yang di luar DKI seperti Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Saya khawatir terjadi seperti di Kota Tangsel artinya informasi tersebut menjadi catatan bagi saya untuk menginformasikan terhadap lurah Kebon Besar dan Lurah Poris Gaga yang berbatasan langsung dengan DKi,” tandasnya.

Agus Muslim, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kota Tangerang menyebutkan bahwa pihaknya menghimbau supaya KPU Kota Tangerang dan jajarannya ditingkat PPK dan PPS dalam pemutakhiran data pemilih dapat melaksanakannya dengan baik.

Makanya kami dari bagian pengawasan (Panwaslu Kota Tangerang) sudah mengintruksikan kepada Panwascam dan PPL agar memantau kegiatan pemutakhiran data secara maksimal juga di wilayahnya masing-masing.

“Saya sudah menekankan kepada pengawas pemilu dari tingkat kelurahan dan kecamatan supaya mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang dan jajarannya,” ucap Agus Muslim, kepada Pena Merdeka beberapa waktu lalu.

Agus menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi para calon pemilih bisa terdata apakah berhak mencoblos atau tidak.

Selama ini kata Agus memang sejak ia betugas sebagai komisioner pengawasan pemilu diakuinya belum ada laporan soal adanya eksodus atau pemilih yang sengaja di mobilisasi oleh salahseorang calon atau tim pasangan calon.

“Memang di Kota Tangerang ada sejumlah wilayah yang berbatasa langsung dengan DKI Jakarta. Permasalahan data penduduk juga sampai sekarang menjadi persoalan karena warga Tangerang ber-KTP DKI Jakarta,” ujarnya menjelaskan.

Mengantisipasi terjadinya migrasi atau eksodus pemilih siluman saat Pemilihan Gubernur Banten Febuari 2017 mendatang, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna kepada Pena Merdeka.com sebelumnya menyatakan sudah berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta.

Langkah ini dilakukan menyusul pernah dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) saat Pilwalkot Tangsel 2015 lalu.

Menurut Agus, Ketua KPU Banten saat Pilwalkot Tangsel lalu banyak bukan warga setempat yang mencoblos datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih salahsatu pasangan calon. Akhirnya pihak penyelenggara pemilu melakukan PSU.

Hal itu bisa kembali terjadi di daerah perbatasan Tangerang raya kalau tidak diantisipasi. Apalagi masyarakat urban ada yang kerap berpindah-pindah tempat. (herman/redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...