Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Revisi Undang Undang Terorisme, PPP Minta Hak Konpensasi Korban

0 41

JAKARTA, PenaMerdeka – Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme salah satunya mengusulkan soal adanya anggaran untuk korban terorisme. Pasalnya menurut Fraksi PPP harus selama ini dalam pemberantasan terorisme hanya terfokus pada pelaku saja tidak konsentrasi kepada para korban.

Seperti diketahui, Revisi UU Pidana Terorisme dijadwalkan dibahas mulai awal Januari 2017 karena daftar inventaris masalah sudah disusun dan diserahkan oleh semua fraksi.

Sebaiknya menurut Fraksi PPP, pemerintah harus menganggarkan kepada para korban terorisme. Sejumlah dana untuk korban terorisme harus diberikan dari dana APBN. Dalam DIM yang telah disusun, Fraksi PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan sejumlah dana untuk korban terorisme.

Dalam penyusunan DIM Fraksi PPP beralasan, dalam ketentuan sebelumnya tidak diatur konpensasi untuk korban terorisme, maka dari itu mereka memandang perlu adanya revisi UU terorisme.

“Bentuk nyata kehadiran negara dalam tindak pidana terorisme dimanifestasikan pada penyediaan dan yang dianggarkan. Dalam revisi Undang undang itu mungkin bisa seperti tanggap darurat terorisme karena tanggap darurat bencana sudah ada,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul di Kompleks DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).

Rencanannya biaya yang akan dimasukan dalam revisi Undang-undang dari pemerintah tersebut akan ditutunkan dari Kementrian sosial. Ia menambahkan, nantinya pengelolaan dana kompensasi bagi korban terorisme itu bisa dikelola oleh induk lembaga penanganan terorisme, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Jangan hanya terfokus pada pelaku, saya berharap dalam revisi regulasi nanti kawan kawan dari fraksi lain dapat sepakat satu kata. Ini sangat penting lantaran selama ini penanganan tindak pidana terorisme masih terfokus pada pelaku. Undang-undangnya harus direvisi jangan sampai kita tidak memikirkan nasib korban,” kata Arsul.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya juga menyoroti sejumlah poin dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama mengenai hak-hak korban.

“Hak-hak korban ini sudah diakui, sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang bersifat teknis yang masih harus diatur, saya memandang perlu adanya revisi UU terorisme,” ujar Semendawai, dalam rilis catatan akhir tahun LPSK, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).

Saa ini dalam pemberantasan terorisme, pemerintah cenderung terfokus pada penghukuman pelaku terorisme. Sementara, hak korban masih minim diperjuangkan. Jadi sangat wajar adanya revisi undang undang tersebut. (deden/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...