Kontroversi Perwal Kota Tangerang Perkosa Buruh Kota Seribu Industri

KOTA TANGERANG, PenaMerdeka – Pemukulan oknum anggota Polres Metro Tangerang Kota kepada buruh beberapa waktu lalu disebut lantaran terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) Tangerang tentang larangan demontrasi di setiap libur akhir pekan. Blunder, terbitnya Perwal Kota Tangerang dianggap upaya meniadakan semangat kebebasan berpendapat.

Kabar panas ini muncul berawal saat ada peristiwa pemukulan oknum polisi kepada anggota Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) di Tugu Adipura Kota Tangerang saat melakukan aksi demo, Minggu (09/4) pagi.

Adanya Perwal Kota Tangerang pemerintah dianggap telah memperkosa kebebasan menuangkan pendapat masyarakat. Tetapi pemkot juga punya dalih bahwa aturan pelarangan berdemo yang dikeluarkan sudah berdasarkan analisa dan pengambilan studi kasus di daerah lain.

“Kami tidak ada masalah kalau demonya itu dilakukan di pusat pemerintahan (Puspem), tapi mereka (Buruh) kerap melakukan aksinya bertepatan dengan kegiatan Car Free Day di Tugu Adipura, Maka itu sekarang ada Perwalnya,” kata Arief R Wismansyah, Walikota Tangerang.

Diterbitkannya Perwal Nomor 2 Tahun 2017 supaya jangan sampai mengganggu kegiatan Car Fre Day yang dilaksanakan pada hari libur di kawasan Tugu Adipura. Sebelum diterbitkan menurutnya sudah mengambil studi contoh di DKI Jakarta.

“Kalau memang ada yang keberatan dengan perwal Tangerang itu, silahkan melakukan upaya gugatan ke PTUN, padahal adanya Perwal itu sebetulnya untuk menata serta mengelola bukan semuanya dapat semena-mena,” ungkapnya.

Sementara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tangerang Raya ikut menolak Perwal Kota Tangerang tentang penyampaian pendapat dimuka umum.

Bahkan HMI sangat menyesalkan atas terbitnya peraturan tersebut karena melarang masyarakat untuk menuangkan pendapatnya. Peraturan tersebut sangat melawan dengan undang-undang (UU) nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan pendapat.

“Produk aturan pemerintah daerah yang telah berjalan itu harusnya tidak bertentangan dengan UU itu sendiri, tapi saya lihat ini kebalikannya,” ujar Ketua HMI Cabang Tangerang Raya, Abdul Muhyi beberapa waktu lalu.

Kami mahasiswa UMT menganggap bahwa ini adalah ambisi Walikota yang merampas hak kebebasan pendapat dan berekspresi dimuka umum. Ia juga menilai Walikota Tangerang takut akan dikritik oleh masyarakatnya sendiri.

“Kami meminta DPRD Kota Tangerang untuk melakukan pencabutan perwal itu dan kami akan mengawal itu,” tegasnya.

Sementara Kokom Komalawati perwakilan buruh saat mendatangi Polres Metro Tangerang Kota beberapa waktu lalu mengatakan adalah kompleksitas atas ketidaktegasan pemerintah menyelesaikan kasus pemecatan dan pembubaran serikat buruh di PT Panarub Dwikarya. Sebab, kasus ini sudah berjalan lima tahun.

“Kami dibiarkan terlantar.permintaan maaf dari Kapolres atas pemukulan kepada salah seorang buruh pada Senin (10/4/2017), sudah diterima. Tapi, proses hukum tetap harus berjalan. Kami akan tetap memaksa proses hukum dijalankan,” katanya menuturkan.

Sebelumnya Kokom meminta kepada Walikota untuk mencabutnya. “Kami minta Perwal Kota Tangerang dicabut, kami lihat ada pesanan, satu tahun ini buruh PDK yang aksi tetapi dengan baik hatinya pa Arief mengeluarkan perwal, padahal perwal tersebut jelas bertentangan dengan UU,” pintanya. (herman)

Disarankan
Click To Comments