Zulfikar Demokrat

Menelisik Siasat Proposal Hibah Incumbent Banten

Posisi incumbent sebagai kepala daerah dalam setiap perhelatan Pilkada dikatakan sejumlah pihak saat ini masih kerap mensiasati pemanfaatan pos APBD dalam program dana hibah dan bansos. Di Banten, soal anggaran hibah dan bansos sudah dicurigai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan kasus ini akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ucok Sky Khadafi Koordinator Centre For Budget Analysis (CBA) saat ini terkait peggelontoran dana hibah ataupun bansos kepala daerah (incumbent, red) setiap menjelang perhelatan Pilkada sudah tidak seperti dahulu lagi.

“Saat ini pemakaian anggaran hibah dan bansos yang diambil dari APBD menjelang Pilkada oleh incumbent dimulai sejak dua tahun menjelang perhelatan berlangsung. Tidak seperti sebelum Pilkada serentak dilaksanakan. Kalau dahulu dana hibah dan bansos digunakan menjelang dekat Pilkada dilaksanakan,” kata Ucok kepada Pena Merdeka, Senin (2/5).

Ada perbedaan antara sekarang dan dahulu, tetapi kata Ucok meskipun masih ada tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa saja terjadi. Anggaran bansos dan hibah sekarang ini diakuinya memang lebih besar penggunaanya untuk keperluan Pilkada seperti KPU dan Bawaslu atau aparat keamanan.

“Untuk rakyat ada tapi nominalnya tidak terlalu signifikan lantaran takut menjadi temuan para pesaing kandidat incumbent. Yaa ini perkembangan terbaru penggunaan dana bansos atau hibah menjelang Pilkada,” ucapnya menegaskan.

Namun demikian terkait anggaran yang diberikan ke KPUD dan Bawaslu karena dari dan APBD menyebabkan mereka tidak cukup independen dalam menjalankan tugasnya. Memang diakui oleh Ucok, Pemrov mungkin memberikan dana itu begitu saja tanpa ingin mengendalikan kedua lembaga tersebut.

Tetapi untuk menghindari persoalan tersebut Ucok menyarankan agar pendanaan Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu berasal dari APBN. “Supaya KPUD, Bawaslu dan aparat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, selain itu agar bisa menghindari penyelewengan anggaran. Masyarakat juga harus mengawasi pemberian dana hibah dan bansos dari pemerintah.”

Ketika ditanya soal adanya dugaan penggunaan bansos dan hibah di Pemrov Banten menyusul temuan BPK ia menegaskan supaya dilaporkan ke Kejaksaan dan KPK.

“Wajar saja menjadi temuan BPK karena ini menandakan bahwa sistem pengelolaan keuangan Pemrov Banten jelek dan amburadul. Makanya KPK segera panggil ormas dan agar kepada oraganisasi ataupun yang menerima anggaran tersebut segera diperiksa.

Seperti diketahui, BPK sebelumya menemukan keganjilan dalam kucuran APBD Tahun Anggaran 2015 lalu karena ditemukan ada sekitar 46 proposal pengajuan dana hibah yang ditengarai bermasalah. Dari 46 proposal itu, diketahui ada sebanyak 31 lembaga atau organisasi penerima dana hibah tanpa proposal pengajuan, dua diantaranya tak didukung dengan proposal pencairan dan 13 lainnya tak ada proposal pengajuan dan proposal pencairan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek beberapa waktu sempat mengatakan, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dana bantuan sosial ataupun dana hibah yang dikucurkan pemerintah daerah meningkat.

“Ada kecenderungan dalam dua tahun terakhir ini,” ucap Reydonnyzar.

Karena itu, ujar Donny panggilan akrab Reydonnyzar Moenek, Kemendagri merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2012. Dua peraturan tersebut mengatur hibah dan dana bansos. Tujuannya, agar penyalurannya tepat sasaran.

Donny menuturkan inti dari revisi dua peraturan tersebut adalah menghindari penyelewengan dana bansos dan hibah serta tidak menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu. “Kami sedang dan terus menyusun perbaikan regulasi tentang dana hibah dan bansos,” ucapnya.

Dana bansos dan hibah, kata dia, tetap dibolehkan. Namun harus tepat sasaran. Makanya, dalam aturan yang sedang direvisi itu, nanti ada pengklasteran penerimaan dana bansos dan tergantung fiskal. “Jika fiskalnya rendah, anggaran untuk hibah dan bansos juga rendah,” ujar Donny.

Namun Donny kembali menuturkan, temuan di lapangan, ada sejumlah daerah yang fiskalnya rendah tapi anggaran untuk hibah dan bansosnya tinggi. Ia menilai penganggaran seperti itu bersifat elitis.

Dikabarkan, total anggaran sementara yang dialokasikan untuk Pilkada serentak 2017 adalah Rp2,9 triliun. Jumlah tersebut meliputi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp2,4 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp426 miliar dan pengamanan Rp74 miliar. Namun Donny mengatakan, bahwa jumlah tersebut masih pada tahap estimasi atau proyeksi.

Anggaran itu, kata dia, baru bisa dipastikan jumlahnya setelah Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada.

“Dengan itu (PKPU) mereka dapat menghitung secara pasti berapa sejatinya anggaran yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu. Termasuk soal honor kelompok kerja (Pokja), lalu uang kehormatan, belanja barang, termasuk standar perjalanan dinas,” tandas Donny.

Terkait kesiapan dan penggunaan anggaran dalam Pilkada, Badan Pengawas Pemilu pekan lalu Mengundang sejumlah Pimpinan Bawaslu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan pada 2017.

Dalam kesempatan itu Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan Standar Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pilkada 2017. Penyusunan standar pengawasan didasari pada hasil evaluasi pengawasan Pilkada 2015 serta perkembangan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Rapat tersebut digelar untuk mengidentifikasi peta potensi rawan pada tahapan kampanye dan dana kampanye menjadi early warning sistem bagi pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye. (wahyudi/aceng/dbs)

Puji Rahman Hakim Perindo
Baca Berita Lainnya

Komentar telah ditutup.

ut dapibus adipiscing mattis consectetur felis at pulvinar velit, dolor. non