Ragam Alasan Eksisnya Pungutan SPP di SMA/SMK Negeri Banten

BANTEN,PenaMerdeka – Sejumlah sekolah SMA/SMK Negeri di Banten ketika dikomfirmasi sempat berkilah soal adanya laporan pungutan SPP ke siswa.

Beragam alasan dilontarkan, meskipun program SPP gratis sudah lama dipublikasi. Bahkan sample kasus yang ramai diberitakan adanya pencopotan kepala sekolah karena dilaporkan meminta sumbangan biaya SPP ke siswa.

Diberitakan sebelumnya, Kosim, Kepala Humas SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang mengaku pihak sekolah memang masih melakukan pungutan SPP sebesar Rp 300 ribu. Karena menurutnya, belum adanya surat pemberitahuan kepada pihak sekolah oleh Gubernur Banten.

“Saat ini kami (pihak sekolah,red) belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Gubernur Banten melalui dinas pendidikan, makanya sampai saat ini pihak sekolah masih memungut biaya SPP,” ucapnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Bahkan dalam kesempatan itu kata Kosim, Gubernur sebagai pemangku kebijakan harus memberikan kesepakan hitam diatas putih yang jelas tentang adanya sekolah gratis atau tanpa pungutan SPP.

Karena selama ini hanya ramai di media saja terkait kebijakan sekolah gratis tersebut. Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pihak sekolah sudah mengajukan anggaran BOS dan dana BOSda.

tetapi menurutnya dana tersebut tidak mencukupi biaya kebutuhan di sekolah ini, contohnya seperti eskul.

“Para pengajar Eskul kan harus dibayar, kalau bukan dari siswa dari siapa lagi, soalnya para pengajar disini hanya sekitar 20 persen yang PNS,” paparnya

Disinggung berapa jumlah yang didapat dari dana BOS dan Bosda dirinya mengaku tidak mengetahui. Bahkan ketika ditanya jumlah siswa pungutan SPP di SMA 13 Kabupaten Tangerang tidak bisa merinci.

“Kalau besarnya berapa hanya kepala sekolah dan bendahara saja yang tau, saya tidak tahu,” terangnya.

Sementara salah satu Kepsek di bilangan Tangerang Raya yang enggan namanya dipublikasi menyebutkan, kebutuhan sekolah dan siswa sangat besar. Karenanya ketika anggaran Bos dan Bosda mandek otomatis pihak sekolah melakukan sumbangan atau pungutan SPP ke siswa.

“Kami sering menombok karena ada biaya listrik, ATK yang harus dibayar. Dan ini tidak bisa ditunda. Apalagi kalau tenaga honor harus ditunda, kasihan mereka. Akhirnya guru PNS dan kepala sekolah kerap menyisihkan buat mereka,” ucapnya.

Seperti diketahui pada APBD tahun 2018 Pemprov Banten telah mengalokasikan BOSDA untuk SMA/SMK sebesar Rp400 miliar.

Disebutkan, biaya untuk tenaga honor dan tukin pada tahun ini pun anggarannya sudah dinaikan, alokasi dana Bosda akan dipakai termasuk untuk menggratiskan biaya SMA/SMK sebesar Rp159,6 miliar. Sehingga tidak ada pungutan SPP kepada siswa. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah