Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Sekolah Gratis Banten, Pengamat: Konsekuensi Adanya Penggelontoran BOS

BANTEN,PenaMerdeka – Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis sejatinya sudah bisa diberlakukan SMA/SMK-Negeri di Provinsi Banten. Pasalnya, sekolah gratis Banten tanpa memungut SPP ke siswa lantaran konsekuensi Pemprov yang sudah menggelontorkan Bosda dan Bos.

“Memang harus diketahui dulu soal program pendidikan gratis. Tidak semua SMA/SMK gratis. Sebab kan tingkat SMA/SMK juga ada yang swasta, artinya mereka tidak menggratiskan siswa. Kan otonomnya beda kalau swasta,” ucap Eny Suhaeni, pemerhati pendidikan kepada penamerdeka.com, Jumat (25/5/2018).

Ada juga kebutuhan ekstra kulikuler (eskul) sebagai pendukung kemampuan siswa yang ditanggung sendiri. Tetapi sesuai aturan program di sekolah gratis Banten sumbangan eskul tidak memberatkan orangtua murid dan tentunya sudah dikompromikan dulu oleh komite sekolah.

“Komite sekolah juga jangan menjadi kepanjangan tangan sekolah sehingga boomerang bagi orangtua murid, karena meminta sumbangan eskul dan lainnya yang memberatkan. Apalagi untuk masuk kantong pribadi,” kata Eny Suhaeni menegaskan.

Sejatinya jika sudah lancar penggelontoran dana Bos dan Bosda seharusnya SPP sudah bisa dicover sekolah. Dalam hal ini Pemprov juga sudah harus memastikan bahwa aliran dana program Bosda dan Bos tepat waktu tidak seperti sebelumnya.

Peralihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi menurut Eny, memang sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebelum diberlakukan pada 2016 lalu sudah ada langkah persiapan pencatatan asset dan SDM serta kebutuhan operasional ke Dindikbud Banten. Sebab biar nantinya terkalkulasi kebutuhannya saat sekolah menerima Bos dan Bosda.

“Kalau sudah lancar maka sekolah tidak ada alasan lagi meminta SPP. Program sekolah gratis Banten sudah bisa dijalankan, pasalnya sebelum diberlakukan peralihan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Banten sekolah sudah melakukan inventarisir pelaporan kebutuhan operasional, asset serta SDM ke Pemprov,” ujarnya.

Jadi kata mantan anggota DPRD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang ini dana yang dikeluarkan sudah sesuai pelaporan jumlah kebutuhan SMA/SMK-Negeri masing-masing kota dan kabupaten di Banten.

“Ini sama artinya sekolah tidak boleh melakukan pungutan SPP dan harus menjalankan program sekolah gratis Banten,” ucapnya. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan