Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Ini Penjelasan Legislator Banten Soal Penolakan Kebijakan Sekolah Gratis

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Komisi V DPRD Provinsi Banten tolak kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) soal sekolah gratis.

Anggaran murni sebesar Rp2,4 juta persiswa dalam satu bulan untuk operasional sekolah SMA/SMK Negeri se-Banten, disebut Ketua Komisi V, Fitron Nur Ikhsan sangat tidak memadai. Sedangkan untuk kebutuhannya hanya pihak sekolah yang tahu.

Fitron menegaskan, yang seharusnya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah melakukan subsidi, bukan membuat sekolah gratis.

“Bagai mana dengan yang miskin dan tidak? 100 subsidi?. Mereka digratiskan, bagai mana dengan yang lain? Harus ada teori Ability to Pay, diukur melalui kemampuan orang membayar,” terang Fitron usai acara diskusi dan debat Gubernur bersama Ketua Komisi V DPRD Banten, di RM Kawali Tangerang, Selasa (31/7/2018).

Fitron menambahkan, sekolah swasta itu dibayar lebih atau mengeluarkan biaya yang mahal, karena para orang tua menginginkan anaknya mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih.

“Nah, sekolah negeri kita ini hanya dibiayai Rp2,4 dan sekitar 1 juta dari BOS. Ya nggak bisa dong, misalnya pengen fasilitas merching band, kepingin ada les ini itu, duitnya dari mana? Sedangkan anggarannya cuma sebesar itu,” ujarnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, berarti untuk mendapatkan kualitas standar pendidikan di Provinsi Banten idealnya membutuhkan Rp5,7 juta persiswa dalam satu bulan.

“Itu hanya setandar iya, tidak lebih. Kalau di bawah itu sudah tidak memenuhi standar, nah sekarang ini sudah tidak boleh lagi ada peran partisipasi masyarakat. Terus sekolah harus seperti apa,” ungkapnya.

Fitron melanjutkan, Gubernur Banten saat ini tidak formulasi tentang sekolah gratis itu seperti apa. Sebab Gubernur selalu melontarkan statmen yang berbeda-beda.

“Seperti di paripurna kemarin dia (WH,red) bilang, kalau ada yang khusus iya. Silahkan saja itu kontribusi dari masyarakat. Itu kan namanya tidak gratis, kalau memang tidak memiliki anggaran yang cukup, jangan bilang gratis,” ketusnya.

Fatron juga menuding gratis itu hanya gubernur yang tahu, sedangkan kepala Dinas Pendidikan di Banten mungkin tidak tahu.

“Coba saja teman-teman media pertanyakan kepada Kadisnya, mereka tahu atau tidak adanya program itu, maka cobalah belajar dengan Jawa Timur disana sudah menerapkan sistem tersebut. Ada yang 100 persen gratis, ada juga yang 30 persen dan ada juga yang 100 persen membayar,” katanya.

Sementara Budi Usman, Perwakilan Komite SMA/SMK mengatakan, kegiatan diskusi itu, guna membuat mengeluarkan Pergub tentang regulasi sekolah gratis.

“Saat ini kan baru konsep dan belum memiliki payung hukum, juga belum tertulis, maka kita masih punya acuan dari Pergub Nomor 30 dan Permen Nomor 75 tentang kewenangan komite untuk mengalang dana kepada masyarakat, juga sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pendidikan itu tangungjawab masyarakat dan negara. Tapi itu semua dihilangkan oleh Gubernur, dengan melarang semua pungutan di luar Bosda,” tandas Budi. (aputra/hisyam)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...