Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Janur : Perda Kepemudaan Bukan Sekedar Payung Hukum

Terkait akan dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kepemudaan di Kota Tangerang, Ade Yunus Albarzanji, Direktur Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Indonesia dalam pembahasannya menekankan pengaturan konprehensif di semua stake holder.

Jika tidak dilaksanakan, kata Ade Yunus tidak akan efektif, cenderung hanya sebagai formalitas payung hukum dan lantaran Perda tersebut bisa mengadopsi dalam Undang-undang dan Peraturan Presiden (PP) Tentang Kepemudaan.

“Kalau ada muatan lokalnya pun pasti sekitar pendanaan / hibah dari APBD saja. Artinya kedepan realisasi penegasannya adalah mengatur tujuan pembangunan bidang kepemudaan yang lebih kongkret dari UU. Sehingga selaras dengan RPJMD Kota Tangerang. Sekarang nih takutnya ngacak, abstrak gak jelas arahnya,” katanya menjelaskan, Jumat (9/9).

Lebih dalam Ade Yunus menegaskan, payung hukum juga dibuat untuk pengaturan tentang peran dinas dan peran organisasi kepemudaan (OKP) dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan di bidang kepemudaan.

Jadi bukan sekedar satu kali diskusi selesai begitu saja, yang paling mendasar adalah Raperda tersebut dapat menampung kebutuhan pemberdayaan kepemudaan, bukan sekedar selera eksekutif dan cepat selesai dari legislatif saja.

“Jadi harus dibuat komfrehensip sekali. Misalkan Disporparekraf dalam hal support kepada OKP yang dapat menyediakan fasilitas/sarana prasarana kepemudaan, peningkatan kualitas organisasi pemuda, dan pemberian bantuan bagi pemuda yang berprestasi,” ucapnya.

Terkait dengan kegiatan tekhnis kepemudaan seperti sosialisasi antinarkoba, pelatihan kewirausahaan pemuda, serta kegiatan yang bersifat seremonial dapat dilakukan oleh KNPI.

“Penggunaan dana hibah sebaiknya diatur juga peruntukannya, agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan RPJMD Kota Tangerang, bukan hanya sekedar melaksanakan kebiasaan yang sudah-sudah saja,” katanya menerangkan.

Terkait Masuknya alokasi dana CSR untuk kegiatan kepemudaan masuk dalam Raperda kepemudaan, sepenuhnya kami dukung, karena kegiatan kepemudaan yang kompleks tidak bisa hanya mengandalkan dari hibah APBD saja.

“Tapi perlu diingat, agar penggunaan dan pemanfaatannya dapat diselaraskan dengan program-program pemberdayaan kepemudaan bukan sekedar kegiatan ceremonial saja. Intinya adanya Perda Kepemudaan bukan sekedar copy paste (menjiplak, red) saja. Tapi mesti lebih bersifat teknis pada pengembangan pemberdayaan kepemudaannya,” tandasnya menjelaskan. (wahyudi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...