Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Kasus Ahok di Mata Internasional, PBB Serukan Revisi UU Penistaan Agama

UU Penistaan Agama revisi

JENEWA,PenaMerdeka – Dalam kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi sorotan dunia internasional. Sebelumnya Uni Eropa (UE), kini PBB pun bersuara sama mengenai kasus tersebut, mereka menyuarakan supaya pemerintah Indonesia melakukan revisi UU Penistaan agama.

Melalui media sosial Twitter, Dewan HAM PBB sangat mengkhawatirkan vonis yang dijatuhi Ahok tersebut. Kemudian Dewan HAM PBB pun menyeruhkan Indonesia untuk merevisi Undang-undang (UU) Tentang Penistaan Agama.

“Kami prihatin dengan hukuman penjara yang dijatuhi Pengadilan Negri Jakarta Utara karna penghujatan terhadap agama islam. Kami harap Indonesia dapat meninjau UU penistaan agama,” ujar Dewan HAM PBB, Rabu (10/5).

Diketahui bahwa, Ahok divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Abdul Rosyad selaku Hakim Pengadilan menyatakan bahwa Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama.

Vonis ini lebih berat ketimbang tuntunan Jaksa Penuntut Umum dengan hhukuman masa prcobaan dua tahun.

Perkara Ahok dipenjara pada Selasa (9/5/2017) bermula dari ucapannya yang mengutip Alqur’an Surah Al-Maidah di kepualaun seribu saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Ahok berkomentar ‘warga agar jangan mau dibohongi dengan/pake Surah Al-Maidah:51 soal hukum memilih pemimpin non-Muslim’. (redaksi/dbs).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan