Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Airin Beberkan Dana Kelurahan Bukan Rencana Mendadak Jelang Pemilu

TANGSEL,PenaMerdeka – Anggaran Dana Kelurahan sudah disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dengan sejumlah syarat. Bahkan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyebut peluncuran Dana Kelurahan bukan program dadakan.

“Desa kan sama kelurahan dekatan. Ini bukan program dadakan. Kelurahan juga butuh anggaran meskipun tidak sebesar yang diturunkan untuk dana desa,” kata Airin Rachmi Diany, Ketua Apeksi, kepada PenaMerdeka, Kamis (25/10/2018)

Untuk daerah kota kata Airin, masih juga ada wilayah yang berstatus desa. Kita ini semangatnya untuk keadilan dan pemerataan pembangunan.

“Walaupun nanti anggaran kenkelurahan tidak sebesar Dana Desa yang penting bertahap. Karena kelurahan juga butuh. Jangan sampai nanti desanya maju sementara kelurahannya mandek pembangunannya karena di kota saja masih ada desa,” kata Walikota Tangsel ini.

Menurutnya terkait penggunaan Dana Kelurahan tentunya harus melihat kebutuhan serta juklak dan juknisnya meskipun kecenderungannya harus sistem butom-up. Harus berbasis kebutuhan yang diusulkan dari bawah.

“Setelah mengapresiasi kebutuhan dari bawah kita akan sesuaikan apakah itu akan tidak melanggar juklak juknis atau melanggar. Polanya nanti seperti ini untuk penggunaan Dana Kelurahannya,” ucap Airin.

Sebab kata dia, biasanya kalau permintaan pembangunan langsung dari masyarakat akan maksimal lantaran tingkat kebutuhanya mereka yang lebih tahu.

Terkait dengan payung hukum yang sempat diprotes sejumlah pihak menurut Airin, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa rancangan anggaran yang nanti dibahas bersama DPR-RI merupakan acuan juga untuk penggunaan anggaran Dana Kelurahan tersebut.

“Undang-undang APBN juga merupakan aturan juga kan. Ini saling terkait, jadi tidak ada masalah,” ujarnya.

Sama halnya peluncuran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum tercantum dalam UU APBN. Jadi kata Airin dalam sejumlah kesempatan rencana ini sudah diusulkan sejak tiga tahun lalu.

Ketika pertemuan di Bogor dan Malang pengusulan dana untuk kelurahan juga kami sudah usulkan. Menurutnya tahun politik tetap berjalan tetapi harus diklarifikasi bahwa kebutuhan masyarakat harus tetap dipenuhi.

“Tahun politik boleh saja. Tapi jangan dikaitkan secara politik. Kan beda, makanya harus diklarifikasi,” tandasnya. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...