Selenggarakan Sekolah Inklusi dan Skh di Tangsel Kata DPRD Masih Dilematis

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut dalam posisi dilematis ketika akan menyelenggarakan sekolah inklusi dan Skh (Sekolah Khusus).

Pasalnya kata Ahmad Syawki, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, saat ini penerapan sekolah inklusi belum bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) karena sejumlah faktor.

Meskipun kata dia, sekolah inklusi ketika dijalankan bisa menekan pengeluaran biaya kepada orangtua siswa.

“Karena Skh itu mahal loh, tapi kalau digabung antara siswa ABK dengan peserta didik biasa (Sekolah Inklusi) sampai sekarang ini belum optimal, tapi kita (DPRD) tetap dorong,” ucapnya kepada penamerdeka.com beberapa waktu lalu.

Jumlah sekolah inklusi di Tangsel saat ini baru 2 sekolah. Memang butuh penanganan tersendiri untuk siswa ABK. Selain butuh SDM guru khusus, tetapi sekolah inklusi butuh fasilitas penunjang siswa ABK seperti terapi dan lainnya.

Maka itu untuk sekolah inklusi kita akan mulai dengan model rintisan dahulu. Sekolah rintisan ini menurutnya sudah ada seperti yang diterapkan di Kabupaten Lebak.

“Solusi untuk penyelenggaraan sekolah inklusi kita bentuk sekolah rintisannya. Nah di Lebak seperti itu, setelah itu baru runing,” terang Ahmad Syawki.

Sementara penyelenggaraan pembangunan Skh di Tangsel saat ini merujuk ke Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten. Karena ada peralihan kewenangan untuk menyelenggarakan Skh, lantaran sekarang di bawah kewengan Dindin Banten.

“Kalau untuk menyelenggarakan pembangunan Skh lahannya dari kita (Pemkot Tangsel, red). Ini delematis, Dindik Banten tidak bisa membeli lahan buat bangun Skh, ini jadi lucu. Kalau begitu lahannya mending bangun untuk SMP. Kan untuk kebutuhan SMP Negeri di Tangsel saja masih kurang. Di Ciputat saja baru ada satu SMP Negeri. Karena ini untuk memenuhi kebutuhan sistem zonasi PPDB,” kata Ahmad Syawki.

Total saat ini di Tangsel jumlah SMP Negeri hanya tercatat 22 sekolah. Jadi menurutnya, tidak relevan kalau pengadaan belanja lahannya dari Pemkot tetapi pengelolaan Skh diserahkan ke Pemprov Banten.

“Kita sebetulnya sudah menyiapkan untuk Skh. Sekarang eksisting untuk kebutuhan PGRI Tangsel karena saat ini setelah kurang lebih 2 tahun ditangani Dindik Banten, bukan Pemkot Tangerang,” ucapnya. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Pilkada Tangsel 2019
Disarankan
Loading...