HUT RI 76

Begini Kata DPRD Soal Larangan Tempat Hiburan di Perda Kepariwisataan Kota Tangerang

Soal Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang sudah diparipurnakan, Solihin, Ketua Pansus DPRD dalam Perda tersebut terkait larangan tempat usaha hiburan karaoke, spa ataupun panti pijat akan diatur dalam Peraturan Walikota.

“Peraturan Daerah (Perda) tersebut merupakan inisiatif dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemkot Tangerang, ketika awal melihat Raperda tersebut saya mengapresiasi karena nantinya bisa menegaskan soal posisi legalitas pengusaha tempat hiburan,” kata Solihin yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Minggu (18/9).

Namun demikian ketika ditanya terkait apakah dalam Perda tersebut mencantumkan larangan tempat hiburan beroperasi saat bulan suci Ramadhan ia mengaku bahwa aturan yang dimaksud akan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal).

“Dalam Perda itu tidak menyebutkan tekhnis aturan atau waktu pelarangan termasuk kategori jenis karaoke, panti pijat dan lainnya karena hal itu akan dituangkan dalam Perwal. Semuanya diatur di Perwal,” ucap Solihin.

Dan Perda tersebut kita usulkan normatif saja lantaran menurut Solihin sebelum Perda itu muncul kami sudah mengunjungi sejumlah wilayah yang sudah lebih dahulu mengatur tempat hiburan. Apalagi kita juga mengacu kepada Perda 7-8 Tahun 2005 Tentang Miras dan Tempat prostitusi.

“Kami sudah mengunjungi wilayah Pandeglang yang dikenal dengan daerah yang santri. Ada beberapa item yang kita jadikan masukan dalam menyusun Perda tersebut. Di sana memang memenuhi standar seperti toiletnya yang harus tidak berada dalam ruangan karaoke. Tempat panti pijat yang juga harus dengan fasilitas transparan, misalkan dengan jendela atau pintu dengan kaca, begitu juga dengan lingkungan sosial sekitar harus diperhatikan,” ucap pria yang kerap dipanggil Liking ini menegaskan.

Maka dari itu menurut Solihin adanya Perda ini bisa mempunyai payung hukum kepada setiap pengusaha tempat hiburan. Yang terpenting diharuskan mengantongi aturan (ijin, red) yang jelas ketika akan mengurus ketentuan syarat yang sudah dicantumkan tadi.

“Mereka tinggal datang ke Badan Perizinan Kota Tangerang, jadi kedepan tidak ada ‘sapi perah’ ketika usaha tempat hiburan itu sudah memiliki izin. Kalau ada yang mendatangi oknum jika mereka sudah mengantongi ijin gak usah takut lagi. Karena arahnya akan menertibkan tempat usaha hiburan dan mnambah PAD Kota Tangerang,” ujarnya menegaskan.

Perda ini diakui oleh Solihin menjadi ‘gawean’ Disporparekraf Kota Tangerang. Dan dari unsur Satpol PP ketika ada pengusaha hiburan yang nakal maka tinggal menindaklanjuti kalau tidak mengantongi izin.

“Makanya nanti terkait pengawasannya baik dari LSM, masyarakat dan unsur lainnya bisa melaporkan kalau ada tempat hiburan yang buka saat bulan Ramadhan atau tanpa mengantongi izin, Trantib juga harus lebih tahu kalau ada lokasi dan segera menindak karena berada di wilayah kecamatan. Harus mempertajam lagi pengawasannya,” ucap Solihin.

Mudah-mudahan pada Desember 2016 ini Perwalnya sudah keluar sehingga Perda ini sudah bisa berjalan. Jadi supaya dipercepat Perwalnya karena bisa memperjelas ketertiban pengusaha legal dan ilegal bagi pengusa tempat hiburan. (wahyudi)

Disarankan
Click To Comments